Meulaboh – NGO Israel Pasang Dunia maya dihebohkan dengan kemunculan sebuah baliho raksasa di Tel Aviv, Israel, yang menampilkan foto Presiden Indonesia, Prabowo Subianto.
Baca Juga : Berlian Aneh Asal Afrika Mengandung Unsur Kimia yang Mustahil
Kejadian ini memicu kontroversi besar di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang secara historis tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel
Reaksi keras datang dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, ormas Islam, hingga masyarakat sipil.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia langsung merespons temuan ini dan menyatakan bahwa pemasangan baliho tersebut adalah sepihak dan tanpa izin.
Juru bicara Kemlu menyebut bahwa tindakan NGO tersebut tidak mencerminkan kebijakan luar negeri Indonesia, apalagi sampai mengaitkannya dengan Abraham Accords.
Dalam pernyataannya, Kemlu menegaskan bahwa posisi Indonesia tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk normalisasi selama pendudukan Israel masih berlangsung.
Di media sosial, tagar #IndonesiaDukungPalestina dan #TolakNormalisasi langsung trending, menunjukkan penolakan publik yang sangat kuat.
Banyak warganet menilai penggunaan foto Prabowo sebagai bentuk manipulasi simbolik yang bisa mencemarkan nama baik Presiden RI.
Beberapa analis politik menilai bahwa langkah NGO Israel ini merupakan bentuk propaganda halus untuk menekan atau menarik simpati negara-negara berpenduduk Muslim, termasuk Indonesia.
Mereka menyebut bahwa penggunaan figur Prabowo — yang kini menjabat sebagai presiden — bertujuan memunculkan persepsi bahwa Indonesia akan segera membuka jalur diplomatik.
Padahal hingga kini, Indonesia tetap pada posisi bahwa pengakuan terhadap Palestina sebagai negara merdeka
Istana Kepresidenan juga merilis pernyataan resmi bahwa Presiden Prabowo tidak mengetahui, tidak menyetujui
Pihak istana menilai langkah NGO tersebut sebagai provokasi yang bisa menimbulkan ketegangan politik dan sosial di dalam negeri Indonesia.
Sejumlah ormas besar, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Nahdlatul Ulama (NU)
Mereka meminta pemerintah bertindak tegas, termasuk menyampaikan nota diplomatik protes kepada pihak terkait melalui jalur multilateral.
Di sisi lain, beberapa pakar hubungan internasional menilai kejadian ini sebagai ujian awal
